I.
SOAL
1. Buktikan
bahwa kerajaan/Kesultanan Buton mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a. Kerajaan
yang berciri Islam!
b. Kerjaaan
yang bercorak maritim!
c. Sistem
pemerintahannya adalah Monarki Konstitusional!
d. Menerapkan
sistem demokrasi!
2. Mengapa
Kerajaan Buton bisa bertahan cukup lama kurang lebih 500 tahun, apa dan
bagaimana strateginya?
II. JAWABAN
1. Buktikan
bahwa kerajaan/Kesultanan Buton mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a. Buton
merupakan salah satu kerajaan/kesultanan yang bercorak Islam yang pernah ada di
nusantara. Hal itu dapat di buktikan dengan Raja Buton yang ke-VI bernama La
Kilaponto. Ketika setelah Islam mulai diperkenalkan di tanah Buton pada tahun
1417 Raja La Kilaponto memeluk Islam dengan gelar Sultan Murhum yang merupakan
sultan yang pertama dan ia pun merubah sistem pemerintahan dari kerajaan
menjadi kesultanan. Pada Sultan Buton yang ke-IV bernama La Elangi bergelar
Sultan Dayanu Ikhsanuddin, ia menyusun suatu undang-undang yang dinamakan dengan Martabat Tujuh (artinya
tujuh martabat atau tingkatan) yang berisi tentang ideologi pemerintahan,
syarat pemerintahan, pembagian wilayah pemerintahan, dan kedudukan Barata
Patapalena. Isi pokok dari UU Maratabat Tujuh diambil atau bersumber dari
nilai-nilai ajaran Islam. Jadi, Buton merupakan salah satu kerajaan Islam yang
pernah ada di nusantara.
b. Buton
juga merupakan salah satu kerajaan yang bercorak maritim. Hal ini dapat
diperkuat dengan keterangan menurut Fox. Ia mengatakan bahwa orang Buton masuk
kedalam tiga suku yang paling ekspansif dan dominan dalam kegiatan pelayaran,
terutama di Nusantara Bagian Timur selain Bugis dan Makassar. Mereka berlayar
dengan menggunakan perahu yang dinamakan dengan lambo atau bhangka. Pelayaran
mereka bukan hanya di nusantara, tetapi sampai di Malaysia, Singapura, dan Filipina
Selatan. Hal tersebut di sebabkan karena sebagian wilayah Kesultanan Buton
merupakan wilayah perairan/laut. Kegiatan pelayaran tersebut banyak dilakukan
oleh masyarakat yang mendiami Kepulauan Tukan Besi, diantaranya Wangi-Wangi,
Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Mereka menekuni kegiatan pelayaran disebabkan
karena keadaan alamnya yang tandus dan kering. Jadi, Buton salah satu
Kesultanan bercorak maritim.
c. Sistem
pemerintahan Kesultanan Buton adalah Monarki Konstitusional, namun bercorak
Islam. Dimana Monarki adalah bentuk pemerintahan yang di kepalai oleh seorang
raja/sultan serta Konstitusional merupakan bentuk pemerintahan yang memegang
kekusaan tertinggi adalah seorang raja/sultan namun kekuasaan tersebut dibatasi
berdasarkan ketentuan atau undang-undang serta yang berhak untuk memang tampuk
kekuasaan adalah golongan bangsawan. Namun, jika didalam masa pemerintahan
seorang sultan ditemukan kesalahan, sultan tersebut dapat diturunkan dari
tahtanya oleh suatu lembaga legislatif yang dinamakan Sio Limbona (Dewan
Sembilan) yang bertugas untuk mengawasi jalanya pemerintahan. Jadi, Buton
menganut sistem pemerintahan Monarki Konstitusional.
d. Didalam
pemerintahan Kesultanan Buton juga menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi
yang telah berjalan di Indonesia ternyata bukan memang hal baru bagi nusantara,
tetapi sistem pemerintahan seperti ini adalah kekayaan lokal suku bangsa tanah
air, dan diantara penerapan sistem demokrasi sejak beberapa abad lalu adalah Kerajaan
/ Kesultanan Buton. Ada beberapa landasan tradisi untuk mengklaim bahwa sistem pemerintahan
Kesultanan Buton berjalan secara demokratis dengan nafas Islam, yakni mulai
dari sistem pemilihan Sultan (Laki Wolio), dimana terpilihnya Sultan untuk naik
tahta adalah berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh Sio Limbona (perwakilan
atau dewan adat masing-masing komunitas atau wilayah). Sio Limbona ini dipilih
berdasarkan sistem permufakatan yang dipilih oleh rakyat, dan sang Sultan
(Raja) sendiri pun tidak didasarkan atas dasar turun-temurun. Jadi, Sultan di
Kesultanan Buton tidak pernah mengenal istilah putra mahkota sebagai lazimnya
kerajaan lain di dunia. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya pun, sang
Sultan juga tidak dapat mengambil keputusan sendiri, tetapi harus (selalu)
merujuk pada Sio Limbona dan segala perangkat kesultanan, termasuk diantaranya
para barata. Untuk diketahui Kesultanan Buton memiliki 4 barata (wilayah
pemerintahan), yakni Barata Muna dan Tiworo (Kab.Muna sekarang), Barata Kalisusu
(Kab.Buton Utara), Barata Kaledupa (Kab.Wakatobi). Jadi, Buton menerapkan
sistem demokrasi didalam menjalankan
roda pemerintahan.
2. Alasan
mengapa Kesultanan Buton bisa bertahan selama kurang lebih 500 tahun. Ini di
sebabkan karena kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki oleh para sultan serta
dibantu dewan sembilan (Sio Limbona). Melihat wilayah kekuasan Buton kecil dan
mencakupi wilayah kepulauan, hal inilah membaut sultan untuk membangun sebuah
persekutuan dan kesepakan untuk saling menjaga keamanan dari gangguan
perompak/bajak laut dari Tobelo bernama La Bolontio namun pada akhirnya ia pun
berhasil dibunuh oleh La Kilaponto/Murhum (Sultan Buton pertama). Persekutuan
itu dilakukan dengan membentuk sebuah wilayah Barata Patapalena (Muna, Tiworo,
Kalingsusu, dan Kaledupa). Wilayah Barata sengaja dibentuk untuk melindungi
wilayah Buton yang sempit dari serangan perompak/bajak laut dan kerjaan sekitar
yang berkeinginan menguasai Buton. Hal
yang sama dilakukan ketika kekuasaan asing (VOC/Belanda) mulai bercokol di
nusantara. Belanda pertama kali menginjak tanah Buton pada tahun 1613. Jadi,
untuk melindungi wilayah Buton, para sultan dengan terpaksa menjalin kerjasama
dengan VOC/Belanda, salah satunya “Perjanjian Shcet-Elangi” dalam sejarah Buton
dikenal dengan “Janji Baana (Janji Pertama). Namun pada akhirnya, perjanjian
tersebut merugikan Buton dengan penebangan pohon cengkeh diseluruh wilayah
Buton. Hal ini menyebabkan timbulnya
pemberontakan di wilayah Barata, salah satunya Binongko yang dipimpin oleh Kapita
Walondi. Cobaan yang dialami oleh Buton bertambah berat, ketika harus menerima
kenyataan pada saat Buton di kuasai oleh Jepang. Kekuasan Jepang di Buton tidak
berlangsung seiring dengan kekalahan Jepang dalam perang Asia-Pasifik melawan
Amerika dan sekutunya. Walapun menerima berbagai rintangan dan cobaan, tapi
eksistensi Kesultana Buton dapat dipertahankan hingga menjelang kemerdekaan
Indonesia. Bahkan sampai pada tahun 1960, meskipun sultan tinggal seorang diri,
Presiden Bung Karno pergi ke Buton menemui
dan meminta Sultan Muhammad Falihi agar Buton bergabung dengan NKRI.
SEJARAH
LOKAL II
Oleh:
JUHLIM
A1A213094
JURUSAN/PRODI
PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS
HALU OLEO
KENDARI
2016
